Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya saat peringatan HUT ke-58 DNIKS di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jumat (25/7).
“DNIKS mengoordinasikan lebih dari 100 organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung dalam peningkatan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok difabel, lansia, hingga kelompok rentan lainnya. Peran ini sangat penting agar mereka menjadi lembaga yang kredibel dan terakreditasi. Itu salah satu yang akan dibantu oleh DNIKS,” ujar Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Badan Penasehat DNIKS. Ia menyebut Hashim sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
“Tadi beliau menyampaikan bahwa tanpa terasa, sudah lebih dari 100 ribu penyandang disabilitas telah dibantu. Itu kontribusi besar yang sangat berarti bagi kita semua,” ungkapnya.
Mengutip arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menegaskan misi Kemensos untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang tak terjangkau, dan memungkinkan yang sebelumnya tak mungkin. Dalam konteks tersebut, DNIKS menjadi mitra utama.
Ia juga merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 42, yang menjadi dasar legal bagi partisipasi masyarakat melalui lembaga independen non-pemerintah.
“UU tersebut mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, dan mandiri. DNIKS adalah wujud nyata dari itu,” jelasnya.
Sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) tingkat pusat, DNIKS turut membina ribuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari berbagai kelompok rentan di seluruh Indonesia, bersama dengan LKKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“DNIKS adalah penghubung utama dalam sistem kesejahteraan sosial, yang mempertemukan niat baik dengan aksi nyata, menggerakkan potensi sosial, dan menjadi katalis perubahan dari pusat hingga daerah,” kata Gus Ipul.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM dan akreditasi lembaga sosial. “Panti asuhan dan lembaga sosial harus diakreditasi, agar tidak disalahgunakan, apalagi jadi kedok tindak kejahatan seperti kekerasan seksual,” tegasnya.
Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo menggarisbawahi urgensi memperjuangkan hak-hak disabilitas, termasuk mendorong hadirnya perda-perda disabilitas di seluruh daerah.
“Fasilitas publik harus mulai menyesuaikan. Tarif khusus transportasi, akses ramah disabilitas di gedung, dan lainnya. Ini bentuk kesejahteraan sosial yang konkret,” ujarnya.
Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie menuturkan bahwa DNIKS lahir pada 1967 sebagai respons atas ketimpangan sosial global, berdasarkan kesepakatan para delegasi Indonesia dalam Conference of International Council on Social Welfare (ICSW) di Washington D.C.
“Organisasi ini bukan tandingan pemerintah. Sejak awal, DNIKS didesain untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial pemerintah,” tegas Choirie.
Momentum 58 tahun ini, lanjutnya, harus dijadikan ajang refleksi dan konsolidasi menuju kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dalam acara HUT ke-58 DNIKS tersebut, turut diberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial, seperti Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Johana Sunarti Nasution, Raden Panji H. Mohammad Noer, hingga Prof. Haryono Suyono dan Tantyo A.P. Sudharmono.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Wamensos Agus Jabo Priyono, Direktur Indofood Franciscus Welirang, Ketua PBNU KH. Masyhuri Malik, hingga anggota Badan Pakar DNIKS Effendy Simbolon dan Lukman Edy.
