Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti bahaya penerapan prinsip ekonomi kapitalisme yang ugal-ugalan. Ia menyinggung keadaan negara yang tersandera alias state capture.
Ia menyampaikan itu saat berpidato dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)`25 di St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6).
Dalam pendekatan teori korupsi, state capture corruption merupakan bentuk korupsi sistemik di mana kelompok kepentingan (swasta atau individu) turut memengaruhi pengambilan kebijakan negara.
Prabowo mengatakan state capture dapat terjadi saat kapitalisme telah ugal-ugalan. Ia mengatakan kondisi itu terbentuk saat terjadi kolusi antara pengusaha besar dengan pejabat pemerintah.
“Ada yang berbahaya di negara berkembang seperti Indonesia, ialah bahaya dari state capture, kolusi antara pemodal besar dengan pemerintah dan elite politik,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut kondisi ini justru dapat memperparah kondisi suatu negara, khususnya negara berkembang. Ia menyatakan perselingkuhan antara pengusaha dengan pejabat itu takkan mampu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di negaranya.
Oleh karenanya, Prabowo pun menyatakan Indonesia telah mengambil jalan tengah dalam prinsip perekonomiannya. Mengambil sisi baik dari sosialisme, sekaligus mengambil sisi baik dari kapitalisme.
Prabowo mengatakan suatu negara membutuhkan nilai kreativitas dan inisiatif yang terkandung dalam kapitalisme, tetapi di sisi lain pemerintah juga harus melakukan intervensi perekonomian guna mengentaskan kemiskinan sebagaimana tradisi sosialisme.
“Sosialisme murni kita lihat tidak dapat bekerja, itu utopia, sosialisme murni kita lihat di banyak kasus tidak bekerja, kapitalisme murni menghasilkan ketidaksetaraan, hanya sebagian kecil golongan yang menikmati kekayaan, tapi kita [Indonesia] memilih jalan tengah,” ujarnya.
(mnf/kid)
