“Platform yang berlaku luas secara nasional dan tersentralisasi memunculkan kerawanan tunggal, membuat sistem ini menjadi target menarik bagi peretas dan pihak asing yang berbahaya,” ucapnya.
Tetap sah meski banjir kritik
Aturan baru tentang virtual ID disahkan melalui cara ala Pemerintah China. Aturan itu diusulkan Jia Xiaoliang, seorang wakil direktur kepolisian siber yang juga menjadi delegasi di parlemen China pada 2024.
Pemerintah membuka draf undang-undang ke publik sebelum disahkan. Namun, komentar-komentar negatif terhadap rancangan aturan itu disingkirkan.
Misalnya, kritik dari Lao Dongyan, pengajar di Universitas Tsinghua. Dia membandingkan virtual ID dengan “memasang alat pemantau pada setiap aktivitas individu” di Weibo, media sosial China. Namun, komentar itu langsung dihapus dari internet.
Saat aturan itu disahkan akhir Mei 2025, setahun setelah draf diunggah ke publik, nyaris tidak ada kritik tersisa di internet. Qiang mengatakan ini bukan pertama kalinya China seolah memberi waktu kepada para pengkritik untuk melampiaskan amarah sebelum mengalahkan aturan.
Aturan virtual ID telah disahkan. Meski banyak kritik, tak ada perubahan dibandingkan versi draf.
“Ini dilakukan dengan sengaja. Banyak tindakan mereka dilakukan dengan pola yang sama dan terbukti efektif,” ucap Qiang.
(dhf/agt)
![](https://kritisi.id/wp-content/uploads/2025/06/pendiri-esq-corp-ary-ginanjar-agustian-saat-memberikan-plakat-kepada-kepala-badan-penyelenggara-jami.jpeg; charset="utf-8"-227x151.webp)
