Terdapat delapan jabatan yang ditetapkan dalam skema paruh waktu ini, yakni guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional.
Namun, pelaksanaan skema ini akan menunggu seluruh rangkaian seleksi PPPK Tahap I dan II 2024 selesai.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pengangkatan CASN, termasuk PPPK, merupakan bagian dari upaya strategis untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Sejak 2005, pemerintah telah memberikan sejumlah kebijakan afirmatif bagi tenaga non-ASN. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tahun ini menjadi tahun terakhir afirmasi tersebut.
“Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, sehingga selanjutnya pengangkatan ASN hanya dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Prasetyo dalam siaran pers, Senin (17/3).
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa percepatan ini dilakukan setelah pemerintah melihat dinamika dan kesiapan di lapangan. Ia menyebut kementeriannya bersama BKN telah melakukan simulasi dan analisis intensif dalam dua minggu terakhir.
Hasilnya, Presiden menyambut baik percepatan ini dan memberikan arahan yang berpihak kepada rakyat serta CASN.
“Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini dan kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” ujar Rini.
Rini juga menegaskan bahwa kini beban pelaksanaan ada di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda. Mereka diminta segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan dan simulasi pengangkatan yang mempertimbangkan kesiapan instansi masing-masing.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap proses pengangkatan PPPK 2025 berjalan lebih cepat, terarah, dan adil bagi seluruh pihak, serta membawa dampak nyata bagi pelayanan publik.
Sebelumnya, sempat terjadi perubahan jadwal dalam pengangkatan CASN. Pemerintah dan DPR sempat menyepakati penundaan proses tersebut, yakni CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026.
