Menaker Tekankan Pentingnya Kepercayaan dan Inklusi dalam Relasi Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa masalah utama dunia kerja Indonesia tidak hanya burkutat pada isu tingkat pengangguran atau kurangnya keterampilan pekerja saja. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya hubungan kerja yang inklusif dan dibangun atas dasar saling percaya.

Pernyataan ini ia sampaikan pada International Conference on Law, Economic and Social Justice yang digelar Fakultas Hukum Universitas Nasional di Jakarta, Kamis (19/6).

Dalam pandangannya, berbagai masalah ketenagakerjaan seperti banyaknya pekerja informal, perlindungan sosial yang masih lemah, dan peran serikat pekerja yang terbatas menunjukkan perlunya perubahan besar dalam hubungan industrial.

“Relasi kerja di Indonesia masih terlalu sering berjalan di atas ketidakpercayaan dan pola konflik. Kita harus ubah menjadi kolaboratif dan strategis. Ini bukan lagi soal menyelesaikan masalah, tetapi membangun masa depan bersama,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6).

Ia memaparkan, pihaknya sedang menyiapkan kerangka hubungan industrial yang mencakup berbagai aspek penting. Kerangka tersebut meliputi perlindungan sosial, pengupahan, keselamatan kerja, pengaturan waktu kerja, kebebasan berserikat, dan cara menyelesaikan perselisihan kerja.

Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat, melibatkan semua pihak, dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Yassierli juga menekankan pentingnya pengembangan sistem pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Ia menggarisbawahi perlunya melibatkan kelompok-kelompok yang rentan dalam dunia kerja.

Selain itu, dia juga mendorong perusahaan untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mengubah budaya kerja ke arah yang lebih baik.

“Kita butuh lebih dari sekadar regulasi. Kita butuh ekosistem yang membangun kepercayaan, mendorong kesetaraan, dan menghasilkan produktivitas secara kolektif,” pungkasnya.

Menutup paparannya, Yassierli pun mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan hubungan industrial bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah. Ia menginginkan hal ini menjadi gerakan nasional menuju masa depan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif bagi seluruh pekerja Indonesia.