Jika Partai Demokrat atau UTN pada akhirnya ikut mundur, situasi ini akan membuat pemerintahan Paetongtarn berada di ujung tanduk. Mau tak mau Paetongtarn harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Jika Paetongtarn mundur, parlemen harus menggelar sidang untuk memilih perdana menteri baru guna membentuk pemerintahan berikutnya. Saat ini, hanya lima kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi calon PM Thailand. Mereka merupakan yang tersisa dalam pemilu 2023.
Langkah lainnya, yaitu membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu. Jika opsi ini diambil, partai oposisi, People’s Party akan menjadi yang diuntungkan di sini.
Berdasarkan jajak pendapat, People’s Party saat ini merupakan yang paling populer di Thailand. Partai ini merupakan reinkarnasi dari Move Forward Party yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilu 2023 namun dijegal dan berakhir dibubarkan oleh pengadilan pada tahun lalu.
Menurut People’s Party, situasi di Thailand sekarang hanya dapat diselesaikan dengan pemilihan umum.
“Situasi kemarin terkait kebocoran panggilan telepon adalah titik puncaknya,” kata pemimpin People’s Party Natthaphong Ruengpanyawut dalam konferensi pers.
“Saya ingin perdana menteri membubarkan parlemen. Saya pikir rakyat menginginkan pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah bagi rakyat, sebuah pemerintahan yang sah yang berasal dari proses demokrasi,” lanjutnya.
Selain masalah percakapan bocor, Paetongtarn juga dirundung kritik karena keterlibatan ayahnya, Thaksin, dalam pemerintahannya. Thaksin saat ini tak punya jabatan resmi, namun ia sering mengomentari kebijakan Thailand usai pulang dari pengasingan pada 2023 lalu.
(blq/dna)
