Golkar Nilai Kritik ke Bahlil soal Tambang di Raja Ampat Salah Sasaran

Jakarta — Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menilai sejumlah kritik yang dilontarkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut penambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya tidak tepat.

Pasalnya, kata Sarmuji, pemberian izin pertambangan kepada sejumlah perusahaan di Raja Ampat itu dilakukan sebelum Bahlil menjabat sebagai menteri ESDM.

“Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan ijin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri,” ujar Sarmuji saat dihubungi, Minggu (8/6).

Alih-alih, Sarmuji menilai Ketua Umum Golkar itu telah menjalankan langkah yang tepat untuk mengatasi polemik tambang yang merusak lingkungan Raja Ampat ini.

Bahkan, klaim dia, hanya Bahlil satu-satunya menteri yang langsung datang ke lokasi untuk memeriksa bisnis tambang di Tanah Cenderawasih tersebut.

“Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi. Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementrian,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menduga ramai kritik kepada Bahlil ini sebagai bentuk serangan balik oleh pihak yang dirugikan oleh kebijakan pencabutan izin tambang.

“Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” tutur dia.

Sebelumnya, ramai kritik di media sosial dilontarkan kepada Bahlil lantaran ada sejumlah perusahaan yang menambang nikel di Raja Ampat dan merusak lingkungan.

Kritik secara langsung juga disampaikan aktivis lingkungan di Sorong ketika Bahlil tiba di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya sebelum ke Raja Ampat.

Dalam demonstrasi tersebut bahkan salah satu aktivis lingkungan bernama Uno Klawen menyebut Bahlil sebagai penipu. Pasalnya, Bahlil tak menemui perwakilan massa aksi yang berdemonstrasi.