Jakarta — Demo sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) berlangsung di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah di Jalan Siliwangi, Semarang, Senin (23/6).
Imbas demo sopir yang memprotes kebijakan muatan overkapasitas atau zero Over Dimension Over Loading (ODOL) itu membuat arus lalu lintas di Jalan Pantura Semarang tersebut tersendat. Pasalnya, massa sopir memarkir truk-truk mereka di badan jalan.
Salah satu warga, Kurniawan, mengatakan puluhan truk sudah terparkir di Jalan Pantura Siiwangi sejak kemarin malam dan pagi tadi. Lajur sisi utara juga ditutup untuk aksi demonstrasi.
“Mending jangan lewat Jalan Pantura, bisa lewat Jalan Sriwibowo Raya atau jalan lainnya,” tuturnya seperti dikutip dari detikJateng.
Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi, mengatakan pengendara yang hendak menuju Kota Semarang diimbau untuk tidak keluar dari exit Tol Krapyak.
“Pengemudi yang hendak ke arah Kota Semarang agar keluar tol Jatingaleh,” kata Yunaldi.
Ia mengatakan, tidak ada penutupan jalan. Hanya ada pengalihan arus di sekitar Kantor Dishub Jateng.
16 tuntutan sopir truk
Dalam aksinya tersebut, para sopir menolak aturan soal Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih memberatkan satu pihak yakni para pengemudi. Mereka pun meminta Dishub Jateng menandatangani surat tuntutan berisi 16 poin.
Salah satu sopir yang bergabung dari Jakarta, Roli mengatakan L itu memberatkan sopir. Menurut dia, muatan yang diangkut sopir sering tak bisa diprediksi dan bergantung
Salah satu pedemo, sopir truk asal Semarang, Nursholeh (51) mengatakan seluruh mereka yang berdemo hari ini sengaja meliburkan diri tak mengangkut muatan demi memperjuangkan nasib. Dia pun memprotes aparat yang masih membiarkan pungutan-pungutan liar (pungli) di jalanan.
“Kita di jalan bukan cuma mikir logistik, tapi juga keselamatan. Pungli masih banyak, preman juga masih berkeliaran. Kita bukan minta dimanja, cuma ingin dihargai,” kata Nursholeh.
Pemimpin aksi yang juga Ketua Umum API Nasional, Suroso mengatakan aturan Zero ODOL itu hanya memakan korban pengemudi saja. Dia pun menyinggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani pungli. Untuk perjalanan ke Jakarta saja, dia mengaku bisa mengeluarkan uang hingga Rp3 juta.
“Itu punglinya Pak? Rp 2-3 juta punglinya di Jakarta,” ujarnya.
Dishub jamin kirim tuntutan sopir truk ke pusat
Dalam aksi itu, perwakilan pedemo kemudian diterima Kadishub Jateng Arief Djatmiko bersama sejumlah pejabat dari BPTD, Polda Jateng, dan Dishub Kota Semarang.
Setelah pertemuan sekitar satu jam, Arief kemudian menemui massa sopir truk di depan Kantor Dishub Jateng. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi pengemudi dengan meneruskannya ke pemerintah pusat.
Dari atas mobil komando aksi, Arief memastikan bakal menyampaikan belasan tuntutan para pengemudi itu ke pemerintah pusat.
“Kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16-17 tuntutan dan segera kami kirimkan ke Jakarta agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, agar mereka bisa tenang untuk bekerja,” kata Arief.
Soal maraknya pungli yang menjadi salah satu sorotan sopir, Arief mengakui itu menjadi isu nasional. Ia menyatakan, pihaknya di Jawa Tengah berkomitmen menekan praktik pungli semaksimal mungkin.
“Pungli ini kan menjadi isu yang beredar cukup banyak. Kita komitmen lah di Jawa Tengah terkait pungli ini, berusaha semaksimal mungkin kita kurangi,” ujarnya.
“Justru yang ramai kan sebetulnya kan di luar Jawa Tengah. Kalau memang ada, teman-teman laporkan saja ke kita. Nanti kita segera tindak lanjuti dengan kepolisian,” sambungnya.
Suara Polda Jateng soal pungli truk
Di lokasi Kantor Dishub Jateng, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adhyasastra pun meminta sopir melaporkan aksi premanisme dan pungli itu ke polisi.
“Saya rasa sekarang kalau memang mereka ada premanisme ya laporkan aja,” kata Pratama kepada awak media.
Menurutnya, laporan dari para pengemudi sangat penting untuk bisa mengambil tindakan hukum. Jika dilaporkan, pihak berwajib dapat bertindak sesuai aturan.
Meski pungli dan premanisme menjadi salah satu isu utama dalam unjuk rasa hari ini, Pratama mengungkapkan bahwa hingga kini di pihaknya belum ada laporan resmi yang masuk terkait praktik-praktik terlarang tersebut.
“Saya belum dengar (ada laporan). Tapi saya yakin di beberapa tempat pasti sudah ada dan tidak mungkin tidak ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga meminta komunitas sopir maupun masyarakat untuk proaktif jika mengetahui praktik pungli di lapangan.
Baca berita lengkapnya di sini.
