Penulis : Redaksi

“Itu punglinya Pak? Rp 2-3 juta punglinya di Jakarta,” ujarnya.

Dishub jamin kirim tuntutan sopir truk ke pusat

Dalam aksi itu, perwakilan pedemo kemudian diterima Kadishub Jateng Arief Djatmiko bersama sejumlah pejabat dari BPTD, Polda Jateng, dan Dishub Kota Semarang.

Setelah pertemuan sekitar satu jam, Arief kemudian menemui massa sopir truk di depan Kantor Dishub Jateng. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi pengemudi dengan meneruskannya ke pemerintah pusat.

Dari atas mobil komando aksi, Arief memastikan bakal menyampaikan belasan tuntutan para pengemudi itu ke pemerintah pusat.

“Kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16-17 tuntutan dan segera kami kirimkan ke Jakarta agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, agar mereka bisa tenang untuk bekerja,” kata Arief.

Soal maraknya pungli yang menjadi salah satu sorotan sopir, Arief mengakui itu menjadi isu nasional. Ia menyatakan, pihaknya di Jawa Tengah berkomitmen menekan praktik pungli semaksimal mungkin.

“Pungli ini kan menjadi isu yang beredar cukup banyak. Kita komitmen lah di Jawa Tengah terkait pungli ini, berusaha semaksimal mungkin kita kurangi,” ujarnya.

“Justru yang ramai kan sebetulnya kan di luar Jawa Tengah. Kalau memang ada, teman-teman laporkan saja ke kita. Nanti kita segera tindak lanjuti dengan kepolisian,” sambungnya.

Suara Polda Jateng soal pungli truk

Di lokasi Kantor Dishub Jateng, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adhyasastra pun meminta sopir melaporkan aksi premanisme dan pungli itu ke polisi.

“Saya rasa sekarang kalau memang mereka ada premanisme ya laporkan aja,” kata Pratama kepada awak media.

Menurutnya, laporan dari para pengemudi sangat penting untuk bisa mengambil tindakan hukum. Jika dilaporkan, pihak berwajib dapat bertindak sesuai aturan.

Meski pungli dan premanisme menjadi salah satu isu utama dalam unjuk rasa hari ini, Pratama mengungkapkan bahwa hingga kini di pihaknya belum ada laporan resmi yang masuk terkait praktik-praktik terlarang tersebut.

“Saya belum dengar (ada laporan). Tapi saya yakin di beberapa tempat pasti sudah ada dan tidak mungkin tidak ditindaklanjuti,” katanya.