Apalagi, ia mencatat bahwa konsumsi BBM umumnya banyak di kota-kota besar. Komaidi menegaskan dengan memasifkan penggunaan KRL, MRT, sampai kendaraan listrik bisa menjadi opsi meringankan beban.
“Jadi, memaksimalkan transportasi umum. Dengan transportasi umum, saya kira nanti konsumsi BBM bisa diturunkan dengan sendirinya sebagai antisipasi dari kondisi yang tidak menentu,” saran Komaidi.
“Stok (BBM) saya kira perlu dijaga keamanannya sehingga diprioritaskan untuk transportasi umum. Perlu ada kebijakan bilamana tidak perlu untuk beraktivitas keluar dan sebagainya, itu yang saya kira perlu dibatasi (BBM). Karena kita sudah net importir. Ini yang saya kira perlu diantisipasi sampai menunggu segala sesuatunya bisa lebih baik,” tambahnya.
Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa. Di lain sisi, perlu ada komunikasi intensif dengan mitra dagang utama demi memastikan kelancaran ekspor.
Kebijakan fiskal di kancah domestik juga harus diperhatikan Prabowo Cs. Yusuf menyebut pemerintah mesti mengarahkan fokus untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan.
“Artinya, bansos harus tetap dijaga atau bahkan diperkuat secara selektif, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak inflasi. Di sisi lain, insentif bagi UMKM dan sektor padat karya juga perlu diperluas agar penyerapan tenaga kerja tetap terjaga. Ini penting karena perang di luar negeri bisa berdampak nyata pada kantong masyarakat di dalam negeri,” jelas Yusuf.
Ia juga berpesan agar Indonesia tak lupa dengan tekanan eksternal berbentuk tarif impor tinggi. Indonesia harus terus siaga dengan kelanjutan tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump.
Nasib Indonesia juga belum jelas. Sampai sekarang tak kunjung ada kepastian apakah tarif 32 persen yang dibebankan untuk Indonesia berhasil ditekan atau justru malah ditambah. Terlebih, masa jeda penerapan tarif akan segera berakhir pada 8 Juli 2025 mendatang.
