“Ini langkah keliru! Apakah anggaran sebelumnya kurang? Sehingga harus menyerap APBD lagi? Saya nyatakan, Bapak Muzakir mubazirkan anggaran!”
Sementara itu, suara paling lantang datang dari Amri Mukti, S.Pd, Seorang Aktivis sekaligus Sekjen DPW PWDPI Provinsi Jambi, yang menyebut insiden ini sebagai “cermin dari kegagalan sistemik dalam pembangunan.”
“Ini adalah bukti nyata kegagalan pembangunan di Provinsi Jambi. Banyak proyek mangkrak, terbengkalai, dan tak jelas arah pengawasannya. Saya rasa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi membenahi diri. Tindak tegas kepala dinas yang tidak punya integritas!”
Amri juga menyerukan investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Saya minta agar semua pihak yang terlibat dalam proyek ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Saya menduga banyak kejanggalan dalam proyek yang menghabiskan ratusan miliar ini. Bodohnya lagi, Kadis PUPR malah menambahkan anggaran Rp13,5 miliar lewat APBD 2025—kebijakan yang sangat tidak tepat dan jelas merugikan masyarakat!”
Kemarahan publik atas proyek ini kini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan teknis di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi. Di tengah sorotan tajam, insiden ini menjadi pengingat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah fondasi utama dalam setiap proyek publik.
