Apalagi sebelum-sebelumnya hal seperti itu juga sudah pernah dilakukan ketika di masa Covid-19 sebagai bentuk pemulihan kesehatan dan ekonomi.
“Covid dulu kita juga banyak yang dipotong potong anggarannya kita tak masalahkan. Semuanya kita siap laksanakannya jadi tak apa kalau hari ini ada pemangkasan perjalanan dinas itu,” terang Al Haris.
Pemangkasan anggaran ini tentunya sudah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025. Perintah itu dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Khusus untuk penghematan perjalanan dinas merupakan instruksi keempat yang disampaikan ke gubernur dan bupati/wali kota. Instruksi keempat ini juga memiliki tujuh poin yang mana membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion (FGD).
Al Haris mengaku dalam adanya pemangkasan APBD nanti semua program Jambi tetap berjalan efektif.
- al haris
- anak-anak Indonesia
- APBD 2025
- APBN
- aplikasi online
- ATK
- Covid-19
- daerah Jambi
- DAK
- DAU
- efisiensi anggaran
- Efisiensi Belanja
- FGD
- focus group discussion
- gubernur jambi
- Inpres
- Instruksi Presiden
- kajian
- kepentingan masyarakat
- konsultasi daring
- pejabat Pemprov Jambi
- pemangkasan anggaran
- pemangkasan APBD
- pemerintah provinsi jambi
- Pemprov Jambi
- pemulihan kesehatan dan ekonomi
- penghematan perjalanan dinas
- PMK 29 tahun 2025
- program Jambi
- program kerja
- publikasi
- seminar
- seremonial
- studi banding
- studi tiru
- uang perjalanan dinas
