Fraksi Nasdem menekankan pentingnya pembahasan APBD 2025 dilakukan secara hati-hati, mengingat APBD tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan 2021-2024 ke kepemimpinan daerah hasil Pilgub 2024. “APBD 2025 harus disesuaikan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilgub 2024 yang mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045. Oleh karena itu, arah kebijakan, program, dan kegiatan harus fleksibel untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi,” ucap juru bicara Fraksi Nasdem.
Fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 yang berorientasi pada percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, serta sektor-sektor lainnya. Fraksi PPP berharap kebijakan belanja daerah tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. “Kebijakan belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan outcome basis, yang diterjemahkan ke dalam hasil (output) serta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan nasional,” tutur juru bicara Fraksi PPP.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran harus dirancang dengan cermat, berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini penting agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program prioritas yang dianggarkan, agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gerindra.
