“Tapi dia tidak pernah muncul. Jadi seperti siluman, titipan dari pusat,” ujarnya.
Terhadap segala persoalan lingkungan dan juga tergusurnya ruang hidup masyarakat. Feri menilai masalah ini tak lepas dari tanggungjawab Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan.
Namun karena mereka tidak pernah tampak menjalankan fungsinya. Direktur Perkumpulan Hijau itu menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Presiden Joko Widodo yang akan tiba di Jambi, Selasa 2 April besok.
“Pertama meminta Presiden yang besok datang untuk mencabut semua izin-izin (tambang) yang ada, terutama di wilayah Kotoboyo,” katanya.
Menurutnya sejumlah indikasi mengarahkan dugaan bahwasanya banyak sekali mafia tambang yang bermain di Kotoboyo. Dimulai dari izin yang awalnya HGU dan kemudian muncul IUP hingga persoalan perusahaan tambang tersebut yang hanya dimonopoli oleh 1 keluarga yakni keluarga Senangsah.
“Maka kita fokuskan disana. Termasuk juga kerusakan-kerusakan dan penggusuran yang terjadi disitu,” ujarnya.
Sementara itu kantor Inspektur Tambang tampak tertutup, dari awal hingga akhir aksi unjuk rasa. Mereka seolah tidak peduli, mereka tidak ada berupaya menemui massa aksi.
